KEPEMIMPINAN SBY

Kebijakan selama beliau memimpin :

1.   1.     Otoriter

Menurut pendapat kami gaya kepemimpinan SBY apabila ditinjau dari gaya kepemimpinan otoriter, seorang SBY merupakan sosok pemimpin negara yang sedikit menganut gaya kepemimpinan otoriter. Walaupun dulu adalah otoriter karena beliau adalah seorang militer namun sekarang adalah seorang sipil karena masih menjabat sebagai presiden. Hal ini terlihat jelas pada kutipan berita berita di atas. Menurut kelompok kami SBY lebih dominan menganut gaya kepemimpinan demokrasi sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara ini (Indonesia). Dari proses pengambilan kebijakan, SBY tidak melakukannya sendiri namun melalui persetujuan pihak-pihak yang berwenang dan terkait misalkan DPR, MPR, MA dan lain-lain.

Namun dalam kondisi negara krisis peran SBY untuk menganut gaya kepemimpinan otoriter sangatlah diperlukan karena pada kondisi tersebut diperlukan tindakan yang cepat dan tepat. Namun dalam proses kepemimpinannya banyak sekali masalah masalah yang timbul terutama masalah korupsi di Indonesia yang sudah mendarah daging yang sulit diberantas dan merupakan tugas wajib bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikannya.

Menurut kelompok kami, SBY merupakan sosok yang kurang tegas, sebenarnya gaya kepemimpinan demokratis sangatlah baik dan kita bersyukur tidak mempunyai pemerintah yang otoriter seperti “Yang Dipertuan Agung” atau pemimpin yang minta disembah dan lain-lain. Kurang tegasnya ini adalah tentang penegakan hukum, banyak pejabat-pejabat yang bermasalah dengan hukum dan kemudian bersembunyi dan berlindung pada SBY (masuk parpol yang didukung SBY). Mungkin SBY tidak tegas karena beliau terpengaruh oleh filsafat Jawa yaitu rasa “pekewuh” atau istilah kita adalah rasa sungkan sehingga kita dalam memperlakukan lebihnya mengadili teman sejawat timbul perasaan tidak enak atau tidak etis apabila mengadili teman sendiri. Rasa inilah yang harus dihilangkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa bersikap dan bertindak objektif dan tegas demi kepentingan publik.

Sebenarnya ada lembaga-lembaga yang berdiri dalam kepemimpinan SBY untuk mengatasi permasalahan yang ada dan merupakan langkah yang baik. Misalkan KPK, sebuah lembaga yang mengatasi masalah korupsi. KPK ini memang saat pertama kali ada, banyak sekali kasus kasus korupsi yang terbongkar namun ironinya dari yang terungkap sangatlah sedikit dari jumlah kasus korupsi yang terungkap dan belum lagi usaha-usaha dari para oknum untuk melemahkan KPK dengan menjerat para pemimpin KPK dalam suatu kasus. Hal ini menujukkan bahwa di era kepemimpinan SBY banyak sekali lembaga-lembaga yang berdiri namun penegakan sangat kurang.

Serta dapat menarik sisi positif dari segi kepemimpinan SBY bahwa SBY adalah tipe pemimpin yang baik dalam mentransformasikan gaya kepemimpina otoriter ke demokratis. Apabila kita tarik pada masa lampau misalkan Alm. Mantan Presiden Suhato dimana Suharto dulunya adalah orang militer namun pada saat menjadi presiden beliau masih tetap menggunakan sikap otoriternya.

2. Laissez faire

Dari sini dapat disimpulkan ada beberapa kondisi dimana seorang pemimpin tidak harus turun tangan memberikan instruksi yang harus dikerjakan kepada anggotanya dikarenakan masalah memerlukan pemecahan dengan waktu yang singkat dan anggota yang sudah ahli di bidang tersebut, dalam kasus ini yaitu bidang pertahanan.

3.  demokratis

SBY sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak "decisive" (tegas). Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, tetapi selalu defensif terhadap kritik. Hanya sayang, konsistensi Yudhoyono dinilai buruk. Ia dipandang sering berubah-ubah dan membingungkan publik.

Secara garis besar gaya kepemimpinan SBY adalah demokratis sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara ini (Indonesia). Dari proses pengambilan kebijakan, SBY tidak melakukannya sendiri namun melalui persetujuan pihak-pihak yang berwenang dan terkait misalkan DPR, MPR, MA dan lain-lain. Namun dalam kondisi negara krisis peran SBY untuk menganut gaya kepemimpinan otoriter sangatlah diperlukan karena pada kondisi tersebut diperlukan tindakan yang cepat dan tepat.